Mantan PM Pakistan didakwa bagikan tanah

Karachi, Pakistan (ANTARA News) – Masa cobaan belum berakhir buat mantan perdana menteri Pakistan Nawaz Sharif, yang sedang meringkuk dalam penjara, saat ia didakwa “secara tidak sah” membagikan tanah suci kepada seorang politikus setempat pada 1986.

Ketika itu, ia menjabat sebagai menteri besar untuk Provinsi Punjab di bagian timur-laut Pakistan.

Satu tim penyelidik yang dibentuk oleh Mahkamah Agung pada Desember menyerahkan laporannya kepada majelis tiga-anggota, yang diketuai oleh Kepala Hakim Mian Saqit tuduhan bab Nisar di Ibu Kota Pakistan, hwaIslamabad.

Laporan itu memuat tuduhan bahwa perdana menteri tiga-masa jabatan tersebut membagikan sebidang lahan luas, yang berdampingan dengan tempat suci terkenal Sufi Baba Fariduddin Ganj Shakar di Kabupaten Pakpattan di Punjab, kepada seorang politikus lokal.

Tim penyelidik menyarankan agar tanah yang menjadi sengketa tersebut diambil kembali dan proses pemeriksaan pidana dilakukan terhadap mantan perdana menteri itu, demikian dilaporkan Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Perkembangan terakhir tersebut muncul sehari setelah Mahkamah Agung membekukan hukuman penjara atas Sharif. Hukuman dijatuhkan pada Juli lalu dalam kasus Panama Papers.

Sharif, yang sudah menjalani masa hukuman tujuh tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi lain pada Desember, membantah tuduhan baru itu.

Ia telah dinyatakan bersalah dalam dua dari tiga kasus korupsi terhadapnya, dan dibebaskan dalam kasus ketiga.

Pengadilan tinggi tersebut memberi tenggat dua-pekan kepada Sharif dan Pemerintah Punjab untuk mengajukan tanggapan mereka terhadap laporan penyelidikan itu.

Baca juga: Mantan PM Pakistan Nawaz Sharif ditangkap untuk jalani hukuman penjara

 
Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

China minta perusahaan negara hindari kunjungan bisnis ke AS

Beijing (Antara/Reuters) – Pemerintah China telah meminta perusahaan negara untuk tidak melakukan kunjungan bisnis ke Amerika Serikat dan negara sekutunya serta tetap berhati-hati dengan memasang pelindung bagi perangkat komputer jika tetap perlu melakukan perjalanan ke sana, seperti dilaporkan Bloomberg, Selasa (15/1).

Komisi Pengawasan dan Adminstrasi Aset-Aset Milik Negara (SASAC), yang menangani sekitar 100 perusahaan negara, dalam beberapa pekan terakhir meminta para eksekutif agar hanya membawa komputer jinjing milik perusahaan untuk penggunaan di luar negeri jika harus berangkat.

Imbauan itu juga meliputi peringatan perjalanan ke negara-negara lain anggota pakta pertukaran intelijen Five Eyes, yaitu Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Hingga saat ini, SASAC belum menanggapi permintaan untuk berkomentar tentang imbauan tersebut.

Sebuah perusahaan energi milik negara, baru-baru ini telah memperketat aturan pengamanan teknologi bagi para karyawannya yang bepergian ke AS, kata seorang sumber di perusahaan tersebut kepada Reuters.

Beberapa karyawan perusahaan itu tidak diizinkan membawa komputer jinjing ketika berkunjung ke AS dan juga diperintahkan untuk menghapus semua data dan informasi terkait pekerjaan dari telepon genggam pribadi sebelum berangkat, kata sumber tersebut.

Penahanan yang baru-baru ini dikenakan terhadap seorang pejabat tinggi perusahaan raksasa teknologi China Huawei di Kanada –atas permintaan pihak berwenang AS– menjadi sorotan di tengah ketegangan antara China dan AS yang meningkat.

Penahanan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di China, di tengah perang dagang yang sudah menegangkan antara kedua negara.

Hubungan China dengan Kanada juga membeku sejak Meng Wanzhou, kepala keuangan dan “pewaris” Huawei, ditahan. Atas tindakan itu, China telah memperingatkan akan melakukan tindakan, yang tidak disebutkan, kecuali jika Meng dibebaskan.

China juga telah menahan Michael Kovrig, seorang diplomat Kanada yang sedang cuti dari Kedutaan di Bejing, serta Michael Spavor, seorang konsultan Kanada, atas kecurigaan membahayakan keamanan negara.

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Afghanistan kepada Iran: hentikan jadi corong Taliban

Istanbul, Turki (ANTARA News) – Para pejabat di negara tetangga Afghanistan, Taliban, bertindak sebagai corong buat Taliban, kata seorang juru bicara pemerintah Afghanistan pada Kamis (10/1).

“Para pejabat di Kementerian Luar Negeri Iran memainkan peran sebagai juru bicara Taliban,” tulis Shah Hussain Murtazawi, Juru Bicara Presiden Afghanistan, di akun Twitter setelah pejabat Taliban mengadakan kontak dengan Taliban.

Ia juga mengatakan pemulihan demokrasi dan hak asasi sipil di Afghanistan berada di belakang ketidaktenangan Iran dan kepentingannya yang meningkat dalam hubungan yang berkembang dengan Taliban. “Tak ada kebebasan media di Iran,” ia menambahkan.

Mustazawi, yang mengkritik Pemerintah Iran, mengatakan, “Kalian memerlukan persetujuan dari Ayatollah Ahmad Jannati (Ketua Majelis Wali Iran) untuk ikut dalam pemilihan umum. Kelompok minoritas suku dan agama menghadapi tekanan. Iran khawatir bahwa kebebasan di Afghanistan akan menjadi contoh dan oleh karena itu membela argumentasi Taliban.”

Murtazawi, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi, mengatakan Iran mesti memusatkan perhatian pada masalahnya sendiri dan mulai menangani tuntutan tokoh pembangkang yang menjalani tahanan rumah, Mis Hossein Mousavi serta Mehdi Karroubi, dan bukan pada urusan Taliban.

Pada Desember, satu delegasi Taliban mengunjungi Teheran dan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Aragchi. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Ghasemi mengatakan Pemerintah Afghanistan sudah tahu mengenai kunjungan itu.

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif pada Rabu (9/1) mengatakan kepada stasiun televisi India, NDTV, selama kunjungannya ke Ibu Kota India, New Delhi, bahwa Taliban harus mempertahan peran pada masa depan Afghanistan tanpa mendominasinya.

Baca juga: Iran perpanjang visa bagi 450.000 pengungsi Afghanistan
Baca juga: Taliban serbu pos keamanan di Afghanistan, tewaskan 21

 
Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Drought-hit Australia has third-warmest year on record in 2018

Melbourne (Antara/Reuters) – Australia had its third warmest year on record in 2018, a year marked by severe drought in parts of the country and a prolonged bushfire season, the Bureau of Meterology said, with the dry conditions expected to persist in coming months.

Maximum temperatures across Australia were the second-warmest on record at 1.55 degrees C (2.8 degrees F) above average, just behind the hottest year in 2013.

The average temperature across Australia in 2018 was 1.14 degrees C above the average for 1961 to 1990, making nine of the past 10 years hotter than average, the bureau said in its annual climate statement.

Annual rainfall was the seventh lowest on record over the southeastern quarter of the country.

“It was a tough year for people dealing with the drought,” Bureau senior climatologist Lynette Bettio said in a statement.

The bureau sees little change in the near term.

“The next three months look like a continuation of the warm and dry conditions that we`ve seen actually over the last 24 months or so,” Karl Braganza, the bureau`s head of climate monitoring told reporters.

El Nino-like weather conditions that have prevailed in the Pacific Ocean could also suppress rainfall this year, although it was unclear yet how that would develop.

El Nino is usually associated with lower than usual rainfall in eastern Australia.

For 2018, Australia`s rainfall was 11 percent below the average for 1961 to 1990 at 413 millimetres (16.3 inches), which the bureau said was due to natural variability as well as climate change.

The warmer temperatures and a windy winter also meant more evaporation, which led to a rapid and intense drying of the landscape, the bureau said.

Global warming is largely to blame for Australia`s bushfire season tending to start earlier in spring and extending into autumn, as opposed to just being during the hottest months in summer, Braganza said.

“The shift in the seasonalities and the severity of the fire weather is largely driven by increases in surface temperature, and that in turn is related to global warming,” he said.

(Uu.KR-KAT)

Pewarta:
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019