Mantan PM Pakistan didakwa bagikan tanah

Karachi, Pakistan (ANTARA News) – Masa cobaan belum berakhir buat mantan perdana menteri Pakistan Nawaz Sharif, yang sedang meringkuk dalam penjara, saat ia didakwa “secara tidak sah” membagikan tanah suci kepada seorang politikus setempat pada 1986.

Ketika itu, ia menjabat sebagai menteri besar untuk Provinsi Punjab di bagian timur-laut Pakistan.

Satu tim penyelidik yang dibentuk oleh Mahkamah Agung pada Desember menyerahkan laporannya kepada majelis tiga-anggota, yang diketuai oleh Kepala Hakim Mian Saqit tuduhan bab Nisar di Ibu Kota Pakistan, hwaIslamabad.

Laporan itu memuat tuduhan bahwa perdana menteri tiga-masa jabatan tersebut membagikan sebidang lahan luas, yang berdampingan dengan tempat suci terkenal Sufi Baba Fariduddin Ganj Shakar di Kabupaten Pakpattan di Punjab, kepada seorang politikus lokal.

Tim penyelidik menyarankan agar tanah yang menjadi sengketa tersebut diambil kembali dan proses pemeriksaan pidana dilakukan terhadap mantan perdana menteri itu, demikian dilaporkan Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Perkembangan terakhir tersebut muncul sehari setelah Mahkamah Agung membekukan hukuman penjara atas Sharif. Hukuman dijatuhkan pada Juli lalu dalam kasus Panama Papers.

Sharif, yang sudah menjalani masa hukuman tujuh tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi lain pada Desember, membantah tuduhan baru itu.

Ia telah dinyatakan bersalah dalam dua dari tiga kasus korupsi terhadapnya, dan dibebaskan dalam kasus ketiga.

Pengadilan tinggi tersebut memberi tenggat dua-pekan kepada Sharif dan Pemerintah Punjab untuk mengajukan tanggapan mereka terhadap laporan penyelidikan itu.

Baca juga: Mantan PM Pakistan Nawaz Sharif ditangkap untuk jalani hukuman penjara

 
Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

China minta perusahaan negara hindari kunjungan bisnis ke AS

Beijing (Antara/Reuters) – Pemerintah China telah meminta perusahaan negara untuk tidak melakukan kunjungan bisnis ke Amerika Serikat dan negara sekutunya serta tetap berhati-hati dengan memasang pelindung bagi perangkat komputer jika tetap perlu melakukan perjalanan ke sana, seperti dilaporkan Bloomberg, Selasa (15/1).

Komisi Pengawasan dan Adminstrasi Aset-Aset Milik Negara (SASAC), yang menangani sekitar 100 perusahaan negara, dalam beberapa pekan terakhir meminta para eksekutif agar hanya membawa komputer jinjing milik perusahaan untuk penggunaan di luar negeri jika harus berangkat.

Imbauan itu juga meliputi peringatan perjalanan ke negara-negara lain anggota pakta pertukaran intelijen Five Eyes, yaitu Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Hingga saat ini, SASAC belum menanggapi permintaan untuk berkomentar tentang imbauan tersebut.

Sebuah perusahaan energi milik negara, baru-baru ini telah memperketat aturan pengamanan teknologi bagi para karyawannya yang bepergian ke AS, kata seorang sumber di perusahaan tersebut kepada Reuters.

Beberapa karyawan perusahaan itu tidak diizinkan membawa komputer jinjing ketika berkunjung ke AS dan juga diperintahkan untuk menghapus semua data dan informasi terkait pekerjaan dari telepon genggam pribadi sebelum berangkat, kata sumber tersebut.

Penahanan yang baru-baru ini dikenakan terhadap seorang pejabat tinggi perusahaan raksasa teknologi China Huawei di Kanada –atas permintaan pihak berwenang AS– menjadi sorotan di tengah ketegangan antara China dan AS yang meningkat.

Penahanan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di China, di tengah perang dagang yang sudah menegangkan antara kedua negara.

Hubungan China dengan Kanada juga membeku sejak Meng Wanzhou, kepala keuangan dan “pewaris” Huawei, ditahan. Atas tindakan itu, China telah memperingatkan akan melakukan tindakan, yang tidak disebutkan, kecuali jika Meng dibebaskan.

China juga telah menahan Michael Kovrig, seorang diplomat Kanada yang sedang cuti dari Kedutaan di Bejing, serta Michael Spavor, seorang konsultan Kanada, atas kecurigaan membahayakan keamanan negara.

Pewarta:
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Afghanistan kepada Iran: hentikan jadi corong Taliban

Istanbul, Turki (ANTARA News) – Para pejabat di negara tetangga Afghanistan, Taliban, bertindak sebagai corong buat Taliban, kata seorang juru bicara pemerintah Afghanistan pada Kamis (10/1).

“Para pejabat di Kementerian Luar Negeri Iran memainkan peran sebagai juru bicara Taliban,” tulis Shah Hussain Murtazawi, Juru Bicara Presiden Afghanistan, di akun Twitter setelah pejabat Taliban mengadakan kontak dengan Taliban.

Ia juga mengatakan pemulihan demokrasi dan hak asasi sipil di Afghanistan berada di belakang ketidaktenangan Iran dan kepentingannya yang meningkat dalam hubungan yang berkembang dengan Taliban. “Tak ada kebebasan media di Iran,” ia menambahkan.

Mustazawi, yang mengkritik Pemerintah Iran, mengatakan, “Kalian memerlukan persetujuan dari Ayatollah Ahmad Jannati (Ketua Majelis Wali Iran) untuk ikut dalam pemilihan umum. Kelompok minoritas suku dan agama menghadapi tekanan. Iran khawatir bahwa kebebasan di Afghanistan akan menjadi contoh dan oleh karena itu membela argumentasi Taliban.”

Murtazawi, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi, mengatakan Iran mesti memusatkan perhatian pada masalahnya sendiri dan mulai menangani tuntutan tokoh pembangkang yang menjalani tahanan rumah, Mis Hossein Mousavi serta Mehdi Karroubi, dan bukan pada urusan Taliban.

Pada Desember, satu delegasi Taliban mengunjungi Teheran dan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Aragchi. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Ghasemi mengatakan Pemerintah Afghanistan sudah tahu mengenai kunjungan itu.

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif pada Rabu (9/1) mengatakan kepada stasiun televisi India, NDTV, selama kunjungannya ke Ibu Kota India, New Delhi, bahwa Taliban harus mempertahan peran pada masa depan Afghanistan tanpa mendominasinya.

Baca juga: Iran perpanjang visa bagi 450.000 pengungsi Afghanistan
Baca juga: Taliban serbu pos keamanan di Afghanistan, tewaskan 21

 
Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Drought-hit Australia has third-warmest year on record in 2018

Melbourne (Antara/Reuters) – Australia had its third warmest year on record in 2018, a year marked by severe drought in parts of the country and a prolonged bushfire season, the Bureau of Meterology said, with the dry conditions expected to persist in coming months.

Maximum temperatures across Australia were the second-warmest on record at 1.55 degrees C (2.8 degrees F) above average, just behind the hottest year in 2013.

The average temperature across Australia in 2018 was 1.14 degrees C above the average for 1961 to 1990, making nine of the past 10 years hotter than average, the bureau said in its annual climate statement.

Annual rainfall was the seventh lowest on record over the southeastern quarter of the country.

“It was a tough year for people dealing with the drought,” Bureau senior climatologist Lynette Bettio said in a statement.

The bureau sees little change in the near term.

“The next three months look like a continuation of the warm and dry conditions that we`ve seen actually over the last 24 months or so,” Karl Braganza, the bureau`s head of climate monitoring told reporters.

El Nino-like weather conditions that have prevailed in the Pacific Ocean could also suppress rainfall this year, although it was unclear yet how that would develop.

El Nino is usually associated with lower than usual rainfall in eastern Australia.

For 2018, Australia`s rainfall was 11 percent below the average for 1961 to 1990 at 413 millimetres (16.3 inches), which the bureau said was due to natural variability as well as climate change.

The warmer temperatures and a windy winter also meant more evaporation, which led to a rapid and intense drying of the landscape, the bureau said.

Global warming is largely to blame for Australia`s bushfire season tending to start earlier in spring and extending into autumn, as opposed to just being during the hottest months in summer, Braganza said.

“The shift in the seasonalities and the severity of the fire weather is largely driven by increases in surface temperature, and that in turn is related to global warming,” he said.

(Uu.KR-KAT)

Pewarta:
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harapan etnis Uighur, peserta kamp vokasi Kashgar, Xinjiang

Kashgar, Xinjiang (ANTARA News) – Para peserta didik kamp pendidikan vokasi di Kota Kashgar, China, menginginkan mendapatkan pekerjaan lebih cepat setelah menyelesaikan program pendidikan dan pelatihan keterampilan di kota terbesar kedua di Daerah Otonomi Xinjiang itu.

“Berharap pemerintah bisa membantu mencarikan pekerjaan untuk saya,” kata Mirkamiljan (20) melalui penerjemah saat ditemui Antara di Kamp Pendidikan Vokasi Kota Kashgar, Jumat (4/1).

Kamp pendidikan vokasi ini dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi perhatian dunia internasional dengan sejumlah tokoh dan negara menyebutnya sebagai “kamp konsentrasi”.

Mirkamiljan yang beretnis Uighur itu sudah tujuh bulan menjalani program pendidikan dan pelatihan di tempat tersebut.

“Saya baru selesai ujian Bahasa Mandarin. Mudah-mudahan saya bisa segera lulus dan cepat mendapat pekerjaan,” ujar pemuda yang mempelajari elektronika di lembaga bentukan pemerintah China itu.

Lulusan sekolah menengah atas itu mengaku mengikuti program pendidikan dan pelatihan tersebut secara sukarela.

“Di desa, saya pernah terpengaruh ekstremisme. Kemudian diingatkan oleh tetangga untuk menjauhi pengaruh itu dan disarankan pergi ke sekolah ini. Selanjutnya, saya pamit kepada orang tua,” tuturnya saat ditemui di sela-sela mengikuti pelajaran Bahasa Mandarin itu.

Para peserta didik kepada para delagasi mengaku bahwa kemampuan dan keterampilannya bertambah sebagai modal mencari pekerjaaan nanti.

“Sebelumnya saya tidak bisa apa-apa. Setelah mengikuti program ini, saya sudah bisa menjahit,” kata seorang perempuan berusia 30 tahun yang ditemui di sela-sela mengikuti pelatihan menjahit celana pria.

Seorang peserta didik perempuan lainnya yang juga tidak bersedia menyebutkan nama dan asalnya itu mengaku senang bisa mengikuti program yang difasilitasi pemerintah tersebut.

“Saya setiap hari Sabtu pulang untuk menengok anak saya. Minggunya sudah balik lagi ke sini,” tutur peserta didik yang memiliki seorang anak itu.

Kepala Kamp Vokasi Kota Kashgar, Mijiti Meimeiti, menyebutkan bahwa di lembaga yang dipimpinnya itu saat ini terdapat 2.000 anak didik yang kebanyakan beretnis Uighur dengan usia 20 tahun hingga 30 tahun itu.

Lembaga yang berdiri di atas lahan seluas 16 hektare tersebut mulai beroperasi pada pertengahan 2017. Pemerintah China mengklaim lembaga itu dibentuk sebagai upaya menghindarkan pengaruh ekstremisme.

Menurut penjelasan pengelola, para peserta didik belajar Bahasa Mandarin, Undang-Undang Dasar, dan keterampilan sesuai peminatan, serta kesenian tradisional etnis Uighur.
  Para peserta didik praktik menjahit di kamp pendidikan vokasi di Kota Kashgar, Jumat (04/01/2019) (M. Irfan Ilmie)

Sementara itu Kepala Publikasi Partai Komunis China (PKC) Kota Kashgar, Cai Shi Yan, menyebutkan bahwa kamp sesuai perencanaan mampu menampung 3.000 peserta didik.

“Beberapa bulan sebelumnya memang sempat 3.000 orang. Tapi dengan adanya kelulusan, maka sekarang tersisa 2.000 orang,” katanya menambahkan.

Selain ruang kelas, kamp tersebut juga dilengkapi dengan ruang praktik kerja, lapangan basket, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, dan meja ping-pong.

Setiap kamar di asrama mampu menampung empat hingga enam orang yang masing-masing tidur di atas kasur ranjang susun tersendiri. Asrama pria dan perempuan pun terpisah.

Setiap hari mereka mendapatkan jatah makan tiga kali dengan menu halal di kantin kamp tersebut. Semua fasilitas dibiayai oleh pemerintah, termasuk seragam yang digunakan setiap jam pelajaran mulai pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat (05.00-17.00 WIB).

Di Kota Kashgar terdapat 11 unit kamp dengan fasilitas dan daya tampung yang sama.

Kamp tersebut disoroti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara Barat karena dianggap sebagai upaya penindakan terhadap etnis Uighur dan bertentangan dengan HAM, apalagi setelah adanya penolakan akses terhadap Komisioner Kebijakan HAM Jerman untuk berkunjung.

Gay McDougall, anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, pada Agustus lalu, mengutip perkiraan bahwa 2 juta warga Uighur dan minoritas Muslim dipaksa masuk ke “kamp politik untuk indoktrinasi” di wilayah otonomi Xinjiang barat.

Dalam sebuah kutipan wawancara dengan Reuters ia menyampaikan keprihatinannya atas keberadaan kamp tersebut.

“Kami sangat prihatin dengan banyaknya laporan yang kredibel yang telah kami terima bahwa atas nama memerangi ekstremisme agama dan menjaga stabilitas sosial (China) telah mengubah wilayah otonom Uighur menjadi sesuatu yang menyerupai kamp  besar yang diselimuti kerahasiaan, semacam ‘zona tanpa hak’,” katanya pada awal pengajian reguler dari catatan HAM China, termasuk Hong Kong dan Makau.

Namun pemerintah China menyangkal tuduhan itu dengan menyatakan bahwa kamp tersebut bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat Uighur dari berpenghasilan 150 RMB-300 RMB menjadi 1.500 RMB-3.000 RMB per bulan setelah mereka mendapatkan pekerjaan di berbagai bidang industri.
   
Baca juga: Pemerintah Xinjiang abadikan bukti serangan 1992-2015
Baca juga: Amnesti Internasional: Etnis Uighur diperlakukan diskriminatif
Baca juga: China tahan sejuta warga Uighur di fasilitas rahasia

Pewarta:
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kamp vokasi Kashgar, Xinjiang

2.426 Views

Para peserta didik sedang belajar Bahasa Mandarin di Kamp Pendidikan Vokasi Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, China, Jumat (4/1/2019). Peserta kamp vokasi ini mayoritas dari etnis Uighur. (ANTARA/M Irfan Ilmie)

Erdogan: Turki terus dukung Pakistan

Ankara, Turki (ANTARA News) – Turki akan terus mendukung Pakistan hari ini dan besok, seperti yang dilakukannya kemarin,” kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Jumat (4/1).

Erdogan mengatakan dalam taklimat bersama dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan di kompleks kepresidenan di Ibu Kota Turki, Ankara, “Saudara Turki, Pakistan, juga mempunyai solidaritas kuat buat Ankara.”

Erdogan memuji putusan Mahkamah Agung Pakistan baru-baru ini untuk menyatakan Organisasi Teroris Fetullah (FETO) sebagai kelompok teror.

“Deklarasi FETO sebagai kelompok teroris oleh Mahkamah Agung di Pakistan dan penyerahan sekolah kepada Yayasan Maarif kami … Ini adalah langkah yang disambut baik,” ia menambahkan.

Turki mendirikan Yayasan Maarif pada 2016 untuk mengemban tugas administrasi sekolah di luar negeri yang berkaitan dengan FETO. Turki juga mendirikan lebih banyak sekolah dan pusat pendidikan di luar negeri.

FETO dan pemimpinnya, yang berpusat di AS, Fetullah Gulen, dianggap mendalangi kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016 di Turki, yang menewaskan 251 orang dan melukai hampir 2.200 orang lagi.

Ankara juga menuduh FETO berada di belakang kegiatan lama untuk menggulingkan negara melalui penyusupan ke berbagai lembaga Turki, termasuk militer, polisi dan lembaga pendidikan tinggi.

FETO memiliki banyak cabang di luar, termasuk sekolah swasta yang berfungsi sebagai aliran dana buat kelompok teror tersebut.

Erdogan, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu, mengumumkan bahwa pertemuan tiga-pihak antara Turki, Pakistan dan Afghanistan akan diselenggarakan di Istanbul, setelah pemilihan umum daerah Turki pada 31 Maret.

Sementara itu, Khan mengatakan Pakistan sudah membantu dialog antara Taliban dan AS, tapi upaya yang jauh lebih kuat dari semua pihak terkait serta negara tetangga diperlukan.

“Saya sangat mengharapkan pertemuan puncak nanti di Istanbul, tempat kami berharap Afghanistan, Pakistan dan Turki akan mampu membantu proses perdamaian,” katanya.

Mengenai hubungan Turki-Pakistan, Khan mengatakan generasi kakeknya, yang saat itu di India, mengumpulkan dana guna membantu Turki dalam perang kemerdekaannya.

Ia menyatakan kegiatan tersebut berlangsung dari generasi-ke-generasi, mulai dari kakeknya sampai ayahnya dan Khan sendiri. Ia merujuk kepada hubungan Pakistan dengan Turki.

“Kerja sama, cinta dan hubungan antara Pakistan dan Turki sejak dulu sudah ada. Saya ingin menekankan bahwa kami ingin membawa hubungan ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi,” kata Khan.

Perdana menteri Pakistan tersebut mengatakan itu sebabnya mengapa ia datang ke Turki dengan membawa satu delegasi kuat, termasuk para menteri.

Ia menyatakan Pakistan dan Turki sama-sama menghadapi ancaman keamanan dan Pakistan ingin meningkatkan hubungan dengan Turki dalam setiap bidang.

Baca juga: Turki, Pakistan teken kontrak jual-beli kapal perang, pesawat latih

Editor: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan diplomat Korut himbau koleganya yang menghilang di Italia pergi ke Seoul

Seoul,(ANTARA News) – Seorang mantan diplomat Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan pada Sabtu menghimbau seorang kolega lama yang menghilang di Italia untuk membelot ke Seoul, setelah satu laporan bahwa ia mencari suaka di Amerika Serikat.

Jo Song Gil, 44 tahun, yang bertindak sebagai penjabat duta besar Korea Utara untuk Italia, menghilang bersama dengan istrinya setelah meninggalkan kedutaan tanpa pemberitahuan awal November, kata para anggota parlemen Korea Selatan pada Kamis.

Jo telah mencari suaka di AS dan ia di bawah perlindungan intelijen Italia, kata surat kabar Italia, La Republica pada Jumat, mengutip sumber diplomatik yang tak disebutkan jati dirinya.

Departemen Luar Negeri dan kedutaan besar AS di Seoul tak segera menanggapi pertanyaan dari Reuters.

Dalam sepucuk surat terbuka, Thae Yong Ho, mantan wakil dubes Korea Utara untuk Inggris, yang mengatakan ia kuliah di universitas yang sama dan bekerja dengan Jo sebelum membelot ke Korea Selatan tahun 2016, mendesak Jo untuk mengikuti langkah-langkahnya.

Baca juga: Wakil dubes Korea Utara membelot di London

Untuk membelot ke Korea Selatan merupakan “kewajiban, bukan pilihan” bagi para diplomat Korea Utara yang berkomitmen kepada penyatuan, kata Thae, dengan menyebut Seoul “pos terdepan” untuk tugas tersebut.

“Jika Anda datang ke Korea Selatan, hari ketika kolega-kolega kita dan warga Korea Utara yang menderita dibebaskan dari belenggu akan berlanjut,” kata Thae dalam surat yang disiarkan di lamannya.

“Jika Anda datang ke Seoul, bahkan lebih banyak lagi kolega kita yang ikut, dan unifikasi dengan sendirinya akan tercapai.”

Thae dan keluarganya mengunjungi Jo di Roma tahun 2008, ketika Jo belajar pada tahun 2006 hingga 2009. Dia memandu mereka ke tempat-tempat seperti St. Peter`s Basilica di Vatican City.

Baca juga: Akan kian banyak diplomat Korea Utara yang membelot

Korea Selatan bukan “surga di dunia” tetapi satu tempat dimana Jo dapat mewujudkan keinginan-keinginannya, ujar Thae, menyoroti keinginan kuat bagi unifikasi di antara banyak dari sekitar 32.000 pembelot di sana.

“Para pembelot mungkin tidak sekaya orang-orang Korea Selatan,” kata Thae. “Tapi bukankah Anda dan saya, diplomat Korea Utara, seharusnya lakukan di sisa hidup – membawa unifikasi dan menyerahkan bangsa bersatu kepada anak-anak kita?”

Editor: Eliswan Azly

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tujuh penjaga perbatasan Afghanistan tewas di Kandahar

Kabul, Afghanistan (ANTARA News) – Tujuh anggota Polisi Perbatasan Afghanistan tewas dalam satu serangan Taliban di dekat perbatasan, yang disengketakan, Pakistan di Provinsi Kandahar, kata seorang pejabat pada Sabtu (5/1).

Juru Bicara Gubernur Provinsi Aziz Ahmad mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi– bahwa anggota Taliban menyerbu pos pemeriksa keamanan di Kota Perbatasan Nava di Kabupaten Spin Boldak pada Jumat (4/1) larut malam.

Ahmad mengatakan bentrokan masih berlanjut pada Sabtu pagi. Ia menambahkan tujuh penjaga perbatasan dan 16 gerilyawan tewas dalam baku-tembak tersebut.

Taliban di media sosial mengaku bertanggung-jawab atas serangan.

Kandahar telah dikenal sebagai tempat kelahiran aksi perlawanan Taliban pada 1990-an. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, kondisi di provinsi itu relatif tenang.

Jend. Abdul Raziq, kepala kepolisian Kandahar yang tewas, mendapat pujian karena suasana yang relatif damai di wilayahnya.

Setelah selamat dari puluhan upaya untuk merenggut nyawanya, Raziq tewas pada Oktober tahun lalu, ketika seorang penyusup Taliban menembak dia di luar kantor gubernur provinsi saat kunjungan Panglima AS di Afghanistan Jend. Austin Scott Miller.

Baca juga: 22 polisi Afghanistan tewas akibat serangan Taliban
Baca juga: Pembicaraan AS-Taliban fokus pada gencatan senjata Afghanistan

Penyunting: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur Xinjiang buka akses internasional terkait kamp pendidikan kejuruan

Urumqi, Xinjiang (ANTARA News) – Gubernur Xinjiang, Shohrat Zakir, membuka akses internasional terkait isu kamp pendidikan kejuruan etnis Uighur selama didasari iktikad baik.

“Kami menyambut baik berbagai komunitas di dunia untuk melihat situasi yang sebenarnya. Kami juga berharap siapa saja yang datang tidak mencampuri urusan dalam negeri China dan persatuan nasional, karena kami ingin membahagiakan masyarakat kami,” ujarnya kepada media asing, di Urumqi, Sabtu (5/1).

Menurut dia, sudah sewajarnya bagi China sebagai anggota PBB untuk membuka akses internasional itu. Namun, dia juga meminta komunitas internasional yang datang bisa memberikan komentar yang objektif sesuai kenyataan di lapangan.

Sebelumnya PBB mendesak China agar membuka akses bagi tim pemantau HAM terkait dugaan pelanggaran HAM di kamp pendidikan kejuruan di Xinjiang.

Saat pertemuan eksklusif dengan lima awak media asing di Ibu Kota Xinjiang, Zakir menyatakan, pemerintahannya memiliki cara tersendiri untuk menanggulangi dan membatasi penyebaran terorisme dan ekstremisme pada etnis Uighur melalui sistem pendidikan dan pendidikan kejuruan.

“Berbagai kasus terorisme dan ekstremisme telah mengakibatkan trauma terhadap masyarakat Xinjiang. 10 tahun kami memikirkan penanganannya, termasuk dengan melakukan investigasi. Beberapa personel juga didatangkan ke Xinjiang untuk mengatasi hal ini,” katanya didampingi anggota Dewan Pengarah Partai Komunis China Komite Daerah Otonomi Xinjiang, Xu Hairong, dan beberapa jajaran pengurus PKC lokal serta jajaran pejabat Kementerian Luar Negeri China itu.

Dari situ, para pejabat pusat dan daerah mulai memikirkan sistem pendidikan dan pelatihan yang kelak bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Xinjiang, khususnya yang tinggal di wilayah selatan yang sampai saat ini hidup di bawah garis kemiskinan.

Baca juga: Pemerintah Xinjiang abadikan bukti serangan 1992-2015

Dengan mengacu peraturan perundang-undangan dan regulasi antiterorisme dan anti-ekstremisme, dia menyatakan, kamp pendidikan kejuruan itu bisa menghindarkan masyarakatnya dari pengaruh dan dampak ekstremisme.

Selain itu, 99 persen masyarakat di Xinjiang menyambut baik kamp pendidikan kejuruan yang di dalamnya memberikan materi pelajaran bahasa Mandarin, konstitusi, keterampilan, dan kesenian tradisional etnis Uighur.

Oleh sebab itu, pihaknya akan terus melaksanakan pola pendidikan kejuruan untuk membatasi ruang gerak ekstremisme melalui peningkatan kemampuan individu.

“Kami akan bangun satu pusat pelatihan dan pendidikan kejuruan di setiap kabupaten. Untuk unit berskala kecil bisa menampung 300-700 orang, sedangkan terbesar bisa 1.000 orang,” kata Zakir, yang merangkap jabatan sebagai Deputi Sekretaris PKC Komite Xinjiang itu.

Ia mengaku sejak Oktober 2018, beberapa aktivis HAM dan kedutaan asing, termasuk Indonesia telah mendatangi kamp-kamp pendidikan kejuruan itu.

“Mereka sangat senang dan mengapresiasinya karena kami sudah terbuka sehingga bagi kami seharusnya masalah ini sudah klir,” ujar politikus berusia 66 tahun itu.

Lembaga pelatihan keterampilan yang didirikan sejak pertengahan 2017 itu telah membantu meningkatkan kemampuan etnis Uighur di wilayah Xinjiang selatan dalam berkomunikasi bahasa Mandarin sebagai bahasa nasional rakyat China.

“Kalau mereka tidak bisa berbahasa nasional, bagaimana mungkin bisa meningkat taraf hidupnya. Harus ada pelatihan keterampilan secara intensif di kelas dan kursus sekaligus bisa berbahasa nasional yang bisa digunakan untuk menyapa dan membeli atau menjual sesuatu di pasar sebagai komunikasi dasar,” katanya.

Selain itu, mereka dibekali keterampilan di berbagai bidang, seperti pertekstilan, pertanian, kewirausahaan, dan sektor jasa. Peserta pelatihan kamp vokasi pendidikan etnis Uighur di Kota Moyu, Xinjiang, mengikuti kelas tata boga, Sabtu (05/01/2019) (ANTARA FOTO/M Irfan Ilmie)

Untuk yang terlibat langsung aksi terorisme dan ekstremisme, Shohrat menyatakan, telah ditangani sesuai hukum yang berlaku.

Atas dugaan jumlah yang tinggal di kamp mencapai satu juta orang, dia menganggapnya terlalu mengada-ada. “Kalau sampai satu juta orang, absurd sekali karena penduduk Xinjiang saja 20 juta dan 10 juta di antaranya orang Uighur,” ujarnya.

Meskipun demikian, dia tidak bisa menyebutkan jumlah pasti peserta pelatihan penghuni kamp karena ada yang masuk dan ada yang keluar.

Demikian pula dengan durasi pendidikan, menurut dia, tergantung kemampuan individu dalam menyerap materi pendidikan di kamp itu.

Baca juga: Harapan etnis Uighur, peserta kamp vokasi Kashgar, Xinjiang

Lima media asing di China, termasuk ANTARA, berkesempatan mengunjungi tiga kamp pendidikan kejuruan di tiga kota/kabupaten yang dihuni etnis Uighur dari daerah yang berbatasan dengan Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India.

Semua kamp tersebut dilengkapi fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai, termasuk asrama, kantin, dan bus yang mengantar dan menjemput para peserta didik saat pulang liburan akhir pekan.

Zakir tidak memberikan jawaban yang spesifik saat ANTARA menanyakan tentang ketersediaan sarana ibadah bagi para penghuni kamp pendidikan kejuruan itu. “Mereka membutuhkan sarana keterampilan yang bisa meningkatkan taraf hidup. Kami sudah memberikan kesempatan kepada Anda untuk melihat secara langsung pusat pelatihan itu,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sultan Muhammad V mundur sebagai Raja Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA News) – Raja Kelantan Sultan Muhammad V mengundurkan diri sebagai Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia ke-15 pada Ahad (6/1).

Menurut Pengawas Keuangan Istana Negara, Datuk Wan Ahmad Dahlan Ab Aziz kepada media di Kuala Lumpur, Ahad, baginda telah menyampaikan pengunduran diri tersebut secara resmi kepada para raja melalui surat yang dikirim ke Sekretaris Majelis Raja-Raja.

“Baginda Tuanku meletakkan jabatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15 terhitung 6 Januari 2019 bersamaan 29 Rabiulakhir 1440H selaras dengan perkara 32 (3) Perlembagaan Persekutuan (Konstitusi Federal),” katanya.

Pasal 32 (3) yang dimaksud menyatakan, “Yang di-Pertuan Agong akan dipilih oleh Konferensi Para Raja untuk masa jabatan lima tahun, tetapi setiap saat dapat mengundurkan diri dari istana dengan menulis dengan tulisannya secara langsung yang ditujukan kepada Konferensi Para Raja atau dicopot dari jabatannya oleh Konferensi Para Raja dan akan berhenti memegang jabatan setelah berhenti menjadi Raja”.

Wan Ahmad mengatakan bahwa Sultan Muhammad V juga telah memberi tahu para raja yang lain tentang keputusannya.

“Sepanjang tugasnya sebagai Yang di-Pertuan Agong, Yang Mulia telah bekerja dengan memenuhi tanggung jawab dan kepercayaannya sebagai kepala negara dan memainkan perannya sebagai tulang punggung stabilitas, sumber keadilan, inti untuk persatuan dan pemersatu rakyat,” katanya.

Wan Ahmad mengatakan bahwa Sultan Muhammad V juga mengucapkan terima kasih karena memilihnya sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15 pada 13 Desember 2016.

“Dia juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada perdana menteri dan pemerintah atas kerja samanya dalam memerintah negara. Sebagai otoritas tertinggi Angkatan Bersenjata, keagungannya juga bangga atas pengorbanan dan kesetiaan mereka kepadanya dan negara,” katanya.

Kepada warga Malaysia, ujar dia, Seri Paduka Baginda Tuanku meminta mereka untuk tetap bersatu dalam menjaga persatuan, toleransi untuk menegakkan tugas mereka kepada negara sehingga Malaysia yang berdaulat akan terus damai dan harmonis.

Wan Ahmad mengatakan bahwa Sultan Muhammad V akan kembali ke Kelantan.

Sejak Minggu lalu telah muncul desas-desus bahwa Sultan Muhammad V akan mengundurkan diri sebagai raja. Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad pada Jumat mengatakan dia juga telah mendengar kabar tetapi belum menerima pernyataan resmi.

Pada November lalu beredar foto pernikahannya dengan mantan Miss Moscow Oksana Voevodina tetapi istana negara tidak memberikan penjelasan, demikian pula Perdana Menteri Mahathir tidak memberikan pernyataan resmi.
 

Pewarta:
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dokter Turki “hidupkan kembali” bayi kembar Rohingya

Ankara, Turki, (ANTARA News) – Bayi kembar Rohingya, yang jantung mereka berhenti berdenyut saat mereka di dalam perut ibu mereka, telah “dihidupkan kembali” berkat upaya beberapa dokter Turki, kata Lembaga Penanganan Bencana dan Keadaan Darurat Turki (AFAD) pada Ahad (6/1).

AFAD mengatakan di dalam satu pernyataan tertulis bahwa seorang perempuan yang hamil 32-pekan dan jantungnya telah berhenti berdenyut akibat tekanan darah tinggi, dibawa ke Rumah Sakit Sahra di Bangladesh, yang dioperasikan oleh AFAD dan Kementerian Kesehatan Turki.

Pasien itu segera dibawa ke ruang operasi caesar setelah para dokter gagal mendengar denyut nadi bayi kembar tersebut dan mereka “dihidupkan kembali” berkat upaya petugas medis Turki.

Ibu bayi kembar itu memberi nama bayi lelakinya, Amaorara, dan yang perempuan, Ameorara.

Sang ibu dan bayinya diperkenankan keluar dari rumah sakit setelah mereka pulih, kata AFAD, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu –yang dipantau Antara di Jakarta, Senin.

Turki terus membantu Muslim Rohingya –yang menyelamatkan diri dari tindakan kasar di Myanmar dan berusaha menggantungkan hidup di Bangladesh– sejak awal krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Baca juga: UNHCR sesalkan pendeportasian Rohingya oleh India

AFAD, yang mengkoordinasikan bantuan Turki di wilayah itu, mendirikan beberapa tempat penampungan dan menggali sumur air buat pengungsi Rohingya.

Lebih dari 180.000 pasien telah dirawat dan 1.125 pasien menjalani operasi di Rumah Sakit Sahra selama satu tahun terakhir ini.

Selain itu, 106 bayi dilahirkan di rumah sakit itu.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang yang paling menderita di dunia, telah menghadapi kekhawatiran yang meningkat mengenai serangan sejak puluhan orang tewas dalam bentrokan antar-masyarakat pada 2012.

Sejak 25 Agustus 2017, sebanyak 750.000 pengungsi –kebanyakan anak kecil dan perempuan– menyelamatkan diri dari Myanmar, ketika pasukan keamanan Myanmar melancarkan penindasan terhadap masyarakat minoritas Muslim, kata PBB.

Baca juga: Laporan Rohingya terdampar di Aceh cuma isu
 

Pewarta:
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menyibak gelap lorong Kamp Vokasi Uighur Xinjiang (bagian 1)

Jarum jam sudah menunjuk angka 8, tapi sinar matahari tertutup kabut sehingga dinginnya pagi bertemperatur -5 derajat Celcius makin terasa sampai menembus tulang.

Sekelompok orang berseragam hitam-hitam dengan motif merah di lengan berlarian mengejar bola ditingkahi sorak-sorai dan yel-yel pengobar semangat.

Tak sedikit pun mereka merasa menggigil, tak acuh akan dinginnya lima level udara di bawah nol itu. Keceriaan mereka mencairkan kebekuan pagi hari di pinggiran kota oasis yang membentengi daratan Tiongkok di perbatasan Kirgizstan, Tajikistan, Afghanistan, dan Pakistan itu.

Demikian pula dengan air muka mereka yang tidak sedikit pun memancarkan kegundahan layaknya tawanan atau pesakitan, seperti ramai dibicarakan orang-orang di luar dinding sana.

Yang tampak kasat mata pagi itu adalah sosok-sosok yang terlihat tengah mencoba meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia.

Tak mudah untuk mengetahui isi pikiran mereka tapi aktivitas pagi  itu jauh dari apa yang diperbincangkan dunia.

Tak ada jejak kasus ekstremisme, radikalisme, dan terorisme yang lekat dengan citra kelompok mereka selama 23  tahun terakhir.

Amat sayang pula jika itu semua hanya karena fisik mereka yang lebih mirip ras Asia Tengah ketimbang Asia Timur.

Sementara itu di bagian dalam, kawan-kawan mereka menirukan ucapan guru yang mengeja karakter demi karakter Hanzi.

Melihat dari usia mereka yang rata-rata 20 tahun hingga 30 tahun tidak seharusnya duduk di ruang kelas untuk melafalkan kata demi kata layaknya murid sekolah dasar.

Tapi itulah kenyataan bahwa mayoritas yang ada di kamp itu tidak bisa berbicara dengan menggunakan bahasa nasional mereka sendiri.

Hal ini yang menjadi alasan utama  pemerintah China membangun tempat belajar bagi mereka agar bisa berbahasa Mandarin, meningkatkan kemampuan individu sesuai peminatan dan keahlian yang sekaligus mempertebal nasionalisme dengan memahami konstitusi negaranya secara utuh.

Oleh karena pola pendidikan dan pelatihan menyasar pada objek tertentu, yakni etnis minoritas Uighur yang membentuk populasi utama Daerah Otonomi Xinjiang, maka pemerintah China pun harus menghadapi hujatan kritikan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, aktivis HAM, dan kelompok Muslim lainnya di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Kamp atau BLK?

Wartawan Antara dan empat kantor berita asing lainnya yang memiliki perwakilan di Beijing mendapatkan kesempatan eksklusif mengunjungi kamp etnis Uighur yang oleh pemerintah China diklaim sebagai zhiye jineng jiaoyu peixun zhongxin atau pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan itu.

Dibandingkan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, fasilitas di dalam kamp vokasi di Kota Kashgar jauh lebih lengkap dan memadai.

Tidak hanya sarana praktik keterampilan siswa, melainkan juga sarana pendukung lainnya. Kalau melihat kualitas sarana dan prasarana, sangat jelas bahwa pusat pelatihan itu dibangun dengan dana yang tidak sedikit.

Namun jika dilihat dari luar, tampilannya sama sekali tidak menunjukkan sebagai tempat pelatihan kerja. Apalagi kalau melihat model bangunan dengan pagar berlapis dan beberapa bagian dipasang kawat berduri lengkap dengan kamera pemantau di mana-mana serta lokasinya yang sepi dan jauh dari permukiman, maka tidak berlebihan jika tempat itu mirip sebuah kamp daripada lembaga pendidikan.

Beberapa tokoh dan lembaga internasional sebelumnya juga menyebut fasilitas tersebut sebagai “kamp konsentrasi” karena para peserta didik dari etnis Uighur tidak memiliki hak untuk menjalankan tradisi dan keyakinannya.

Kamp di pinggiran kota yang berjarak sekitar 1.500 kilometer di sebelah selatan Ibu Kota Xinjiang di Urumqi itu dibangun di atas lahan seluas 16 hektare pada pertengahan 2017 dengan daya tampung sesuai perencanaan sebanyak 3.000 orang.

Kepala kamp, Mijiti Meimeiti, menyebutkan bahwa sampai saat ini jumlah anak didiknya sebanyak 2.000 orang etnis Uighur yang tinggal di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kirgizstan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, dan Pakistan.

Mayoritas dari mereka berisiko terpapar paham radikal dan ekstremis sehingga ada yang memang darurat untuk dikirim ke kamp. Namun untuk pelaku terorisme, penjara menjadi tempat yang ideal, bukan kamp itu.

Oleh karena itu, Mijiti membantah keras tuduhan lembaga pengawas HAM internasional bahwa anak didiknya itu hasil pemaksaan otoritas dan aparat setempat.

“Di desa, saya pernah terpengaruh ekstremisme. Kemudian diingatkan oleh tetangga untuk menjauhi pengaruh itu dan disarankan pergi ke sekolah ini. Selanjutnya, saya pamit kepada orang tua,” kata Mirkamiljan dalam bahasa lokalnya melalui penerjemah berbahasa Mandarin, peserta didik kamp pendidikan vokasi Kota Kashgar, Jumat (04/01/2018), memperkuat klaim kepala sekolahnya.

Pria berusia 20 tahun itu mengaku kemampuannya di bidang elektronik makin terasah dengan memperdalam ilmu di kamp. Namun karena belum teruji dalam bercakap bahasa Mandarin, dia tidak diizinkan meninggalkan kamp.

Padahal dia berkeinginan segera bekerja sepeninggalnya dari kamp agar bisa memperoleh penghasilan sendiri sekaligus membahagiakan kedua orang tuanya di desa yang sampai saat ini masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Ia dan beberapa teman senasib lainnya merasa semua kebutuhan di dalam kamp tercukupi, mulai dari sarana belajar, peralatan latihan praktik kerja, tempat tidur di asrama, dan makan tiga kali dalam sehari.

“Enaknya di sini tidak bayar apa pun, bahkan kami dapat belajar menjahit. Tentu saja kami senang,” kata seorang siswi saat ditemui di kelas menjahit.

Makan yang tersedia di kantin kamp pun tidak bisa dibilang sebagai menu ala kadarnya. Saat jam istirahat, menu yang mereka santap adalah nasi putih, sayur, dan ikan goreng cincang.

“Makanannya enak sesuai selera dan pasti halal,” kata seorang siswa sambil bersantap siang bersama teman-temannya di kantin yang dapat menampung sekitar 500 orang tersebut.

Menurut siswa yang tidak bersedia ditulis namanya itu, menu makanan di dalam kamp berganti agar tidak membosankan. “Namun selalu ada daging ayam dan ikan di setiap menunya. Kadang-kadang juga daging kambing,” ujarnya.

Layaknya penduduk yang tinggal di gurun bertemperatur udara rendah, makanan utama mereka tidak bisa lepas dari daging kambing yang dipercaya bisa menghangatkan tubuh dibandingkan dengan daging lainnya.

Tempat tidur mereka juga beralaskan kasur dan terpisah antara satu dengan lainnya, baik dalam ranjang paralel maupun susun.

Pria dan wanita pun ditempatkan dalam asrama terpisah, meskipun di kelas mereka tetap disatukan dalam ruang yang sama.

Demikian pula dengan kamar mandi. Meskipun bersifat umum, tetap privasinya terlindungi dengan sekat-sekat yang terbuat dari pelat aluminium di setiap pancuran air yang bisa disetel dingin dan panas.

“Fasilitas lengkap. Ilmu dan keterampilan bisa kami dapat. Sabtu masih diizinkan pula untuk pulang menengok keluarga. Bagaimana kami tidak suka tinggal di sini?” kata siswi perempuan berusia 30 tahun yang memiliki seorang anak kecil di desanya itu, juga melalui penerjemah.  
(Bersambung)

Baca juga: Gubernur Xinjiang buka akses internasional terkait kamp pendidikan kejuruan
Baca juga: Harapan etnis Uighur, peserta kamp vokasi Kashgar, Xinjiang

 

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menyibak gelap lorong Kamp Vokasi Uighur Xinjiang (Bagian 2 – Habis)

Jarum jam pagi itu telah menunjuk angka 7 waktu Kota Moyu,  wilayah barat China, tapi suasananya masih sangat gelap.

Jangankan mentari, fajar pun masih belum menyingsing. Namun, bayangan beberapa orang berbaris terlihat samar-samar. Lamat-lamat mereka menaiki bus satu-persatu.

Meskipun tidak sama persis dengan mobil tahanan seperti di Indonesia, teralis baja yang melapisi kaca jendela dan membatasi ruang kemudi, menjadikan bus itu tidak seperti biasanya.

Satu bus penuh penumpang lebih dulu keluar dari areal kamp pendidikan vokasi di salah satu daerah tertinggal di Daerah Otomomi Xinjiang, itu, Sabtu (5/1/2019) pagi.

Namun Antara masih bisa mencegat satu bus lainnya yang bersiap mengantarkan penghuni kamp pulang ke rumahnya di perdesaan yang berbatasan dengan Pakistan dan India itu.
  Para peserta didik di kamp pendidikan vokasi di Hotan, Daerah Otonomi Xinjiang, mengikuti kelas menari, Sabtu (5/1/2019). ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie/19

Sementara di dalam kamp, beberapa siswa-siswi sibuk dengan urusannya sendiri. Ada yang menari sambil bernyanyi, ada yang memainkan alat musik tradisional Uighur untuk mengiringi nyanyian berbahasa lokal yang mirip dengan bahasa Turki. Dan, ada pula yang sibuk mencorat-coret kanvas dengan kuas beraneka warna.

Beberapa lainnya, sibuk dengan urusan masak-memasak karena memang mereka sedang mempelajari ilmu tata boga.

Sebagian dari mereka sudah berdandan cantik layaknya pelayan hotel bintang lima dengan pakaian rapi dan formal.

“Sebelum ke sini, saya tidak bisa apa-apa,” kata Adilla, siswi berusia 20 tahun, di sela-sela kesibukannya menata aneka penganan yang sebagian besar mengandung daging kambing dan daging sapi itu di ruang kelas memasak Kamp Moyu.

Di belakang dia, sekelompok pria mengenakan baju koki (chef) sibuk memasak. Ada yang membuat kue, ada yang mengiris sayur, dan ada yang mengaduk-aduk nasi di atas penggorengan besar.

Pada saat itu, terlihat  tidak ada yang kelihatan menganggur. Sekilas, aktivitas di pagi buta itu terkesan aneh, karena suasana sudah riuh rendah kala mentari pun belum beranjak.

Tapi menurut jadwal, mereka memang harus memulai kegiatan setiap hari pada pukul 06.00 waktu setempat (05.00 WIB) dan berakhir pada pukul 18.00.

Apalagi kalau melihat matahari di Moyu baru terbit pada pukul 09.00 (08.00 WIB), maka aktivitas mereka mulai pagi buta bukan hal yang aneh, meskipun situasi jalanan di luar kamp masih sangat sepi.

Belum sempat mencicipi masakan para peserta didik kamp, Antara sudah harus bergeser menuju Kota Hotan untuk mengunjungi kamp yang sama.

Hari mulai terang ketika sebagian siswa-siswi berpakaian olahraga melakukan aktivitas di lapangan basket depan ruang kelas utama kamp pendidikan vokasi di kota penghasil kurma itu. Selain menari, di kamp ini juga terdapat kelas keterampilan memangkas rambut dan pedikur-manikur.

Seorang siswi berusia 30 tahun melalui penerjemah berbahasa Mandarin menuturkan pengalamannya tinggal di desanya.

“Saya dipaksa pakai cadar dan dipengaruhi pikiran saya sebelum akhirnya ada beberapa orang yang menyelamatkan saya ke tempat ini,” kata Pazilet Wubur, sambil sejenak menghentikan praktik riasnya. Pazilet berbicara dalam bahasa lokal Uighur.

Perempuan berambut keriting warna emas itu mengaku bisa menengok anaknya di desa setiap Sabtu selepas kelas praktik dan kembali ke kamp pada malam keesokan harinya.

Sama dengan para penghuni kamp lainnya, dia juga berharap dapat pekerjaan selesai menjalani program pendidikan bahasa Mandarin, konstitusi nasional, dan keterampilan.

Menurut dia, berbagai fasilitas yang tersedia di kamp vokasi Kota Hotan jauh berbeda dengan di desanya. Apalagi di kamp itu ada beberapa bilik telepon yang bisa digunakan secara cuma-cuma untuk menghubungi keluarganya.

Miskin

Sejauh ini model pembinaan di dalam kamp tersebut masih menimbulkan pro dan kontra. Aktivis internasional menyorotinya dengan berbagai alasan pelanggaran HAM karena ada indikasi model pelatihan dan pendidikan kejuruan di dalam kamp merupakan praktik pengekangan dan pengebirian.

Berkali-kali China membantah tuduhan itu dengan menyatakan bahwa lembaga itu didirikan sebagai upaya untuk membekali rakyatnya dari kelompok etnis minoritas Uighur yang sampai saat ini masih banyak hidup di garis kemiskinan.

Upaya memutus rantai paham ekstrem yang memicu serangkan konflik berdarah sepanjang 1992-2015 akan efektif jika dibarengi dengan peningkatan kapasitas diri, papar Gubernur Xinjiang Shohrat Zakir.

Masyarakat Uighur yang mendiami kawasan gurun di wilayah selatan Xinjiang hanya berpenghasilan 300 RMB hingga 600 RMB (Rp630.000 – Rp1.260.000) per bulan. Hal itu tidak saja menjadikan Xinjiang selatan jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya di China, melainkan juga sangat sulit bagi etnis Uighur untuk terentaskan dari jurang kemiskinan.

Sebagian masyarakat yang lulus dari kamp vokasi sudah bisa merasakan penghasilan 1.600 RMB hingga 2.000 RMB (Rp3.360.000 – Rp4.400.000) per bulan dengan bekal keterampilan yang didapatnya selama beberapa bulan.

Oleh karenanya, pemerintah China masih akan terus membangun lembaga-lembaga sejenis. Bahkan Shohrat menargetkan setiap kabupaten/kota di wilayah selatan harus punya satu lembaga sejenis.

Untuk kamp terkecil diproyeksikan menampung 300 orang hingga 700 orang, sedangkan terbesar 1.000 orang. Sampai saat ini di wilayah selatan terdapat sedikitnya 19 kamp sejenis.

Menanggapi pihak-pihak yang menyinyirinya, Shohrat justru mengundangnya untuk datang ke Xinjiang, asalkan didasari niatan yang baik dengan memberikan penilaian objektif sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Kami menyambut baik berbagai komunitas di dunia untuk melihat situasi yang sebenarnya. Kami juga berharap siapa saja yang datang tidak mencampuri urusan dalam negeri China dan persatuan nasional karena kami ingin membahagiakan masyarakat kami,” katanya dalam pertemuan eksklusif dengan lima kantor berita asing, termasuk Antara, di Urumqi, Sabtu (5/1/2019).

Sebenarnya, hal yang tidak kalah penting dari pro dan kontra seputar isu kemanusiaan adalah kamp itu langkah konkret dari strategi China memperkuat perekonomian domestik dalam menghadapi perekonomian global, terutama di tengah rivalitas menghadapi dominasi Amerika Serikat.

Mereka tidak sekadar membangun kamp. Kawasan dan sentra industri di sekitar kamp sudah dipersiapkan sangat cermat dan prospektif bisnis.

Pabrik garmen di Desa Gazong, Kecamatan Xiaoerbage, tidak jauh dari kamp vokasi Kota Hotan salah satu contohnya. Pabrik garmen di Desa Gazong, Kecamatan Xiaoerbage, yang tidak jauh dari kamp vokasi di Kota Hotan, Xinjiang, sudah siap menampung jebolan kamp vokasi. (M. Irfan Ilmie)

Mereka mempekerjakan hampir seratus perempuan terampil menjahit berbagai jenis dan model baju sesuai pesanan vendor. Sangat mungkin jika sebagian dari pekerja itu adalah jebolan kamp vokasi.

Namun hal yang lebih penting lainnya terkait pemenuhan spiritual para penghuni yang mayoritas etnis muslim Uighur karena di dalam kamp tersebut tidak ada sarana pendukung.

Sayang sekali Shohrat yang juga dari kalangan etnis muslim Uighur tidak memberikan jawaban secara spesifik pertanyaan Antara mengenai kekurangan fasilitas di dalam kamp dalam memberikan hak penghuni memenuhi kewajiban rohaninya.

“Mereka sudah mendapatkan gratis tempat tinggal dan makan. Setelah lulus, kami tidak pernah menahan atau melarang mereka kembali ke masyarakat,” ujar Shohrat yang juga menjabat Deputi Sekretaris Partai Komunis China (PKC) Komite Xinjiang itu. 

Terlepas dari klaim Shohrat, keberadaan kamp tersebut memang memancing kontroversi.

Gay McDougall, anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, pada Agustus lalu, mengutip perkiraan bahwa 2 juta warga Uighur dan minoritas Muslim dipaksa masuk ke “kamp politik untuk indoktrinasi” di wilayah otonomi Xinjiang barat.

Dalam sebuah kutipan wawancara dengan Reuters ia menyampaikan keprihatinannya atas keberadaan kamp tersebut.

“Kami sangat prihatin dengan banyaknya laporan yang kredibel yang telah kami terima bahwa atas nama memerangi ekstremisme agama dan menjaga stabilitas sosial (China) telah mengubah wilayah otonom Uighur menjadi sesuatu yang menyerupai kamp  besar yang diselimuti kerahasiaan, semacam ‘zona tanpa hak’,” katanya pada awal pengajian reguler dari catatan HAM China, termasuk Hong Kong dan Makau.  

Baca juga: Menyibak gelap lorong Kamp Vokasi Uighur Xinjiang (bagian 1)
Baca juga: Harapan etnis Uighur, peserta kamp vokasi Kashgar, Xinjiang

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Taliban serbu pos keamanan di Afghanistan, tewaskan 21

Kabul (ANTARA News) – Para gerilyawan Taliban menyerbu pos-pos penjagaan di Afghanistan hingga menewaskan 21 polisi dan milisi propemerintah, kata sejumlah pejabat, Senin.

Serbuan itu merupakan yang terbaru dalam lonjakan serangan, yang telah memunculkan keraguan soal langkah menuju pembicaraan.

Taliban menyerang pos-pos pemeriksaan di dua dareah berbeda di Provinsi Badghis, yang berbatasan dengan Turkmenistan, Minggu (6/1) malam, kata beberapa pejabat provinsi.

Kepala Dewan Provinsi Badghis Abdul Aziz Bek mengatakan 14 polisi dan tujuh milisi propemerintah meninggal, sedangkan sembilan orang terluka.

Pejabat lainnya, Jamshid Shahabi, yang merupakan juru bicara Gubernur Provinsi Gadghis, mengatakan lebih dari 15 gerilyawan Taliban terbunuh dan 10 lainnya cedera dalam bentrokan.

Taliban menyatakan bertanggung jawab atas serbuan itu, yang merupakan salah satu serangan paling maut di provinsi tersebut dalam bulan-bulan belakangan.

Qari Yousuf Ahmadi, juru bicara Taliban, mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka membunuh 34 anggota pasukan keamanan dan milisi propemerintah serta menyita banyak senjata dan amunisi.

Para pemimpin Taliban dan pejabat Amerika Serikat dijadwalkan melakukan pertemuan bulan ini guna membahas penarikan pasukan asing dan kemungkinan gencatan senjata.

Para pejabat dari pihak-pihak yang berperang telah bertemu sedikitnya tiga kali dalam beberapa bulan terakhir untuk mencoba menyepakati cara mengakhiri perang yang telah berlangsung 17 tahun.

Namun sementara itu, kedua pihak tetap saling melancarkan serangan.

Taliban mengatakan mereka berperang untuk menggulingkan pemerintahan dukungan Barat serta mengembalikan hukum Islam ketat setelah mereka terdepak pada 2001.

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengatakan mereka ingin menghentikan Afghanistan menjadi tempat berlindung bagi kalangan pegaris keras internasional yang berencana melakukan serangan-serangan di Barat.

Baca juga: Tujuh penjaga perbatasan Afghanistan tewas di Kandahar

 
Sumber: Reuters
Penyunting: Tia Mutiasari/M. Irfan Ilmie

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Malaysia gelar pemilihan Raja 24 januari

Kuala Lumpur (ANTARA News) – Musyawarah Majelis Raja yang berlangsung di Istana Negara Kuala Lumpur, Senin, menetapkan pemilihan Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia XVI akan dilakukan dalam Musyawarah Khusus Majelis Raja, Kamis (24/01).

Musyawarah juga menetapkan bahwa musyawarah khusus untuk mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong XVI dan Wakil Yang di-Pertuan Agong XVI akan berlangsung pada Kamis pekan berikutnya (31/1).

Musyawarah dalam rangka menyikapi mundurnya Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia XV Sultan Muhammad V dihadiri oleh para raja dan sultan dari lima negara bagian di Malaysia.

Mereka yang hadir adalah Sultan Terengganu Mizan Zainal Abidin, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz, Sultan Johor Ibrahim, Sultan Perak Nazrin Muizzuddin Shah dan Sultan Kedah Sallehuddin.

Sultan Pahang tidak berangkat karena dikabarkan kurang sehat sedangkan Sultan Selangor berhalangan hadir karena berada di luar negeri.

Majelis Raja menghormati keinginan Sultan Muhammad V untuk mengundurkan diri dan meletakkan jabatan Yang di-Pertuan Agung terhitung Minggu, (6/1).

Majelis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Sultan Muhammad V, yang telah memenuhi amanah sebagai Yang di-Pertuan Agong mulai 13 Desember 2016 hingga 6 Januari 2019.

Mundurnya Sultan Muhammad V, yang juga Sultan Kelantan dari Yang di-Pertuan Agong, merupakan kejadian yang pertama kali dalam sejarah kerajaan Malaysia.

 Baca juga: Sultan Muhammad V mundur sebagai Raja Malaysia 

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

China eksekusi pelaku penikaman belasan murid TK

Beijing (ANTARA News) – Pengadilan di China bagian selatan mengeksekusi mati seorang pria setelah ia menikam 12 murid taman kanak-kanak (TK), seperti dilaporkan lembaga penyiaran nasional, Senin.

Aksi kekerasan semacam itu jarang terjadi di China, tetapi telah ada serangkaian serangan pisau dan kapak dalam beberapa tahun terakhir yang sebagian besar menargetkan anak-anak.

China Central Television melaporkan bahwa pada Januari 2017, Qin Pengan menikam anak-anak dengan menggunakan pisau sayur untuk membalas dendam atas nasib yang tidak sesuai dengan keinginannya dan setelah berselisih dengan tetangganya.

Tidak ada anak yang meninggal akibat luka dari serangan tersebut.

Pengadilan di Kota Pingxiang, Provinsi Guangxi, memvonis mati Qin dan mengeksekusinya pada Jumat setelah disetujui Mahkamah Agung China.

Meskipun telah ada upaya untuk mengurangi jumlah hukuman mati setiap tahunnya, China masih menjatuhkan hukuman mati pada beberapa orang lebih banyak dibandingkan negara lain, menurut perkiraan sejumlah kelompok HAM.

Hakim Mahkamah Agung pada Desember membuat pembelaan yang jarang terjadi atas hukuman mati, bahwa China tidak dapat menghapus suatu sistem karena khawatir memicu kemarahan publik yang mendukung pelaksanaan hukuman mati.

Baca juga: Pria China dihukum mati karena bocorkan rahasia negara
Baca juga: Pejabat China dihukum mati akibat kasus korupsi

Sumber: Reuters
Penyunting: Azizah Fitriyanti/M. Irfan Ilmie

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapal AS layari Laut China Selatan yang disengketakan

Beijing (ANTARA News) – Sebuah kapal perusak berpeluru kendali milik Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar di dekat pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan.

China menyebut tindakan itu sebagai “provokasi” sementara para pejabat AS bergabung dalam pembicaraan di Beijing selama gencatan perang dagang yang sengit.

Kapal AS bernama USS McCampbell itu melaksanakan operasi “kebebasan berlayar untuk menantang klaim maritim yang berlebihan”, kata Juru Bicara Armada Pasifik Racher McMarr dalam pernyataan melalui surat elektronik.

Operasi diwujudkan dengan melakukan pelayaran di dalam jarak 12 mil laut Kepulauan Paracel.

Operasi tersebut tidak ditujukan pada negara mana pun atau sebagai pernyataan politik, kata McMarr.

Pernyataan Armada Pasifik muncul pada saat pembicaraan perdagangan antara China dan Amerika Serikat sedang dijalankan di Beijing.

Pembicaraan itu sendiri merupakan putaran pertama pembahasan melalui pertemuan secara langsung sejak kedua pihak setuju untuk menerapkan gencatan selama 90 hari atas perang dagang, yang telah mengeruhkan pasar internasional.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan aksi kapal AS itu telah melanggar hukum China serta hukum internasional, dan China telah mengajukan fakta-fakta serius.

“Kami mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan provokasi seperti ini,” kata Lu.

Ia menambahkan bahwa China telah mengirimkan kapal-kapal serta pesawat militernya untuk melakukan identifikasi serta memperingatkan kapal tersebut.

Ketika menjawab pertanyaan, Lu mengatakan menyelesaikan masalah akan memberikan keuntungan bagi kedua negara dan dunia.

“Kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan situasi positif yang diperlukan untuk ini,” ujarnya.

China mengklaim hampir seluruh wilayah strategis Laut China Selatan dan kerap mengecam Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya soal kebebasan pelayaran angkatan laut di dekat pulau-pulau yang dikuasai China.

China dan Amerika Serikat sebelumnya berkali-kali saling mengeluarkan pernyataan keras soal langkah Beijing, yang dikatakan Washington sebagai militerisasi Laut China Selatan dengan membangun instalasi militer di pulau-pulau buatan dan batu karang.

China mempertahankan alasan pembangunan itu sebagai kebutuhan untuk membela diri. China mengatakan justru Washington yang menimbulkan peningkatan ketegangan di kawasan itu dengan mengirimkan kapal-kapal perangnya serta rencana-rencana militer ke dekat pulau-pulau yang diklaim Beijing.

Baca juga: Wapres AS: Laut China Selatan bukan milik negara manapun

Sumber: Reuters
Penyunting: Tia Mutiasari/Gusti Nur Cahya Aryani

Pewarta:
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019